GEMPAR !!! Petisi KAMMI untuk Copot Jaksa Agung Sudah Didukung 13.224 Orang

Berbagai cara dilakukan untuk mendesak pemerintah mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo terkait dengan tuntutan yang diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dituntut hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun dalam kasus penistaan Al-Maidah ayat 51. Pengurus Pusat (PP) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) salah satunya yang bereaksi cukup keras dengan membuat mengajak masyarakat mendukung petisi yang dibuat oleh KAMMI.

Wakil Ketua PP KAMMI Arif Susanto menegaskan KAMMI tak akan tinggal diam jika Presiden Joko Widodo tak segera mencopot HM Prasetyo dari jabatan Jaksa Agung. KAMMI akan menggerakkan seluruh kader se-Indonesia untuk berdemonstrasi menuntut pencopotan Jaksa Agung. 

"Kami akan menggelar aksi di seluruh Indonesia serta menggalang tanda tangan dukungan untuk mencopot HM Prasetyo. KAMMI juga saat ini sudah menggalang petisi daring di situs change.org," urai Arif. 

Petisi daring yang diimulai sejak Rabu (19/4) telah didukung 13.224 orang hingga hari ini. Dia menyakini petisi tersebit akan terus menuai dukungan. 

Menurut Arif, ini juga menjadi bukti bahwa netizen juga turut mendesak pencopotan HM Prasetyo. "Bagi masyarakat yang ingin mendukung petisi ini silakan membuka tautan berikut https:www.change.org/p/jokowi-presiden-jokowi-segera-copot-jaksa-agung-hm-prasetyo. (republika)

MIRIS !!! Setelah PPP Kini Giliran PKB Resmi Dukung Ahok-Djarot,APA KATA MEREKA ???

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB akhirnya mendeklarasikan dukungan untuk Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Pada putaran pertama partai tersebut mendukung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, kali ini partai berbasis Islam itu mengalihkan dukungannya kepada Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

"TidakBOLEH Jakarta ini buat main-main. Yang lebih dari itu, kultur Islam harus kita jaga, bukan Islam yang keras yang menganggap dirinya benar. Jakarta ini miniatur barometer Indonesia," kata Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas saat acara Isra Mi'raj di Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu 9 April 2017.

Di acara yang juga dihadiri oleh calon Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat ini, Hasbiallah mengatakan, Jakarta sebagai Ibu Kota harus dipimpin oleh seseorang yang berpengalaman. Sosok Djarot yang dianggap mewakili kalangan nahdliyin bisa menjadi pemersatu di tengah-tengah munculnya kelompok Islam radikal.

"Pak Djarot ini orang NU asli. Waktu jadi Wakil Gubernur sering keliling sama PKB, tanda Beliau menghormati kami kaum nahdliyin dan PKB. Kita kuatkan ahlul-sunnah wal jama'ah. Kita ini Islam yang tengah, yang tidak pernah caci orang lain," ujar Hasbi.

Sementara itu Djarot mengatakan, kedekatannya dengan PKB telah dibangun sejak lama saat dirinya menjabat Wali Kota Blitar selama dua periode. PKB yang memiliki basis massa di wilayah Jawa Timur itu dianggap Djarot memiliki riwayat panjang dengan dia lantaran dirinya banyak menghabiskan waktu di provinsi paling luas di Pulau Jawa tersebut.

"Saya dibesarkan oleh keluarga nahdliyin. Saya Wali Kota Blitar 10 tahun. Saya dikasih hidup sedikit banyak membawa manfaat bagi orang lain. Saya sering mikir saya ini siapa sih. Tidak pernah ada cita-cita jadi rektor, wali kota, cawagub. Hanya jalani hidup saja," ujar Djarot.

Sumber : viva.co.id

BIKIN HEBOH !!! Djarot Ajak Warga DKI Sering Ddangdutan Biar Tak Gampang Stres

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat mengklaim, pihaknya tidak akan melakukan tindakan represif kepada pedagang kaki lima (PKL) dan musisi jalanan. Rencananya dia akan membangun lokasi binaan agar kesejahteraan mereka meningkat.

Menurut Djarot, warga Jakarta memiliki banyak tekanan sehingga tingkat stres yang tinggi. Untuk itu mereka memerlukan sentuhan seni, salah satunya dengan mendengarkan musik.

"Tingkat stres tinggi perlu sentuhan dari seni budaya, biar enggak gampang marah-marah. Banyak sentuhannya banyak seni dalam hatinya. Kita punya RPTRA bisa digunakan, bisa main, nyanyi di situ, senam di situ, bisa kita berdayakan masyarakat Jakarta bisa lembut dan tidak gampang marah-marah, terprovokasi, makanya kita sering-sering dangdutan aja," katanya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (6/4).

Agar dapat memberikan sentuhan seni yang berkelas rencana Pemprov DKI Jakarta akan membangunan lokasi binaan. Sehingga nantinya artis ataupun musisi yang turut berpartisipasi bisa memberikan ilmu mereka kepada musisi jalanan, salah satunya adalah dangdut gerobak.

"Mereka layak mendapatkan perhatian, banyak bikin lokasi binaan, untuk PKL dan musisi. Nanti di tempat itu musisi menyampaikan sspirasinya biar bisa menjad musisi yang sehat dan bagus," terang mantan Wali Kota Blitar ini.

Djarot mengungkapkan, nantinya PKL yang telah mendapatkan pembinaan akan direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, untuk musisi jalanan akan mendapatkan ruang serupa di tempat yang sama.

"Tempatnya ada banyak kapan-kapan di Blok S, Jalan Durian, TIM, Senin banyak banget, Jalan Cengkeh, banyak juga. Sehingga bisa menyampaikan bakat minatnya," tutupnya

SIAGA 1 !!! Situasi Genting Bila Istana Copot PANGLIMA TNI Pasca 19 April !!! SEBARKAN dan MARI DUKUNG PAK GATOT !!

Belum lepas dari fitnah keji pada Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang dituding membela terdakwa penista Al Qur’an alias Ahok. Kini muncul isu tidak sedap, kabarnya Istana akan copot Gatot pasca Pilgub DKI 19 April.

Desas-desus itu muncul bersamaan dengan pernyataan tegas Jenderal Gatot tentang nasib kehidupan rakyat dan kedaulatan NKRI yang makin mencemaskan.

“Kalau tidak waspada, kita bisa diusir dari negeri ini. Seperti Indian di Amerika dan Aborigin di Australia,” kata Panglima TNI, saat memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru, Rabu (4/4).

Bukan baru kali ini Panglima TNI bersuara lantang menyerukan rakyat bangkit dan bersatu membela kepentingan nasional. Namun hal itu sudah sering dilontarkan.

Tapi ironinya sikap kecintaan Gatot pada NKRI dan rakyat, bikin Presiden Jokowi serta PDIP yang memiliki hubungan strategis dengan Partai Komunis Cina (PKC) makin gerah.

Beberapa waktu lalu, jelang Aksi Bela Islam 112, Jenderal Gatot Nurmantyo sempat berujar dirinya berpotensi akan dicopot dari jabatannya.

Pernyataan blak-blakan Gatot langsung memicu ketegangan antara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Kalau penggantiannya saya tidak tahu. Batas pensiunnya itu tahun depan (2018),” ujar JK mengirim pesan dukungan pada Gatot. Sikap Wapres membuat Presiden Jokowi tidak berkutik.

Kini jelang Pilgub DKI yang makin krusial dan mendidih, isu pergantian Panglima TNI kembali dihembuskan. Jika Istana mempercepat hajat tidak elok itu, maka situasi politik akan menjadi genting.

Terlebih beredar kabar, mayoritas anggota parlemen kompak mendukung kepemimpinan Gatot.  Visi dan komitmennya untuk membela hak rakyat dan kedaulatan NKRI dinilai relevan dan sangat membanggakan.

Namun lucunya, sejak Gatot menjadi Panglima TNI, terkesan Istana tidak happy. Apalagi PDIP yang memiliki kerjasama strategis dengan Partai Komunis Cina.

HEBOOH !!! CAWAGUB Djarot: Saya Lebih Cocok Dakwahnya Wali Songo daripada Zakir Naik

Calon wakil gubernur nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat angkat bicara terkait pernyataan cendekiawan muslim asal India, Zakir Naik, yang menyesalkan adanya pemisahan antara agama dan politik.

Djarot mengatakan, bahwa dirinya lebih sependapat dengan pemahaman dakwah yang disampaikan oleh Wali Songo yang menghargai perbedaan.

“Zakir Naik kan bukan ulama dariIndonesia. Kami lebih cocok dengan ulama dari Nusantara, seperti dakwah yang disampaikan oleh Wali Songo bahwa Indonesia diciptakan Tuhan sebagai negara heterogen. Kitaini menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Djarot saat ditemui di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, JakartaSelatan, Rabu (5/4/2017).

Djarot pun tak menyalahkan pendapat Zakir Naik dalam safari dakwahnya tersebut. Menurutnya, yang ingin ia perjuangkan adalah politik Islam dan bukan Islam yang dijadikan alat politik.

“Kita semua diwajibkan untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Kita dituntut untuk bisa memberikan rahmat bagi seluruh alam. Kita harus berjuang dan berjihad melawan kemiskinan dan kebodohan. Itulah politik Islam, bukan Islam yang dijadikan politik atau Islam politik,” bebernya.

Menurutnya, politik Islam itu telah dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw saat membangun Madinah melalui piagam Madinah.

“Yakni membangun masyarakat Madinah yang beradab, masyarakat yang saling menghormati. Kita lebih cocok dengan Islam yang ajaran Wali Songo,” pungkas Djarot.

Diketahui, dalam rangkaian safari dakwahnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Zakir Naik menegaskan Islam dengan politik merupakan bagian tak terpisahkan. Dia menyayangkan banyak politisi muslim yang membedakan urusan politik dengan agama karena takut kehilangan jabatan. (Kricom)

HEBOOH !!! Djarot: Saya Lebih Cocok Dakwahnya Wali Songo daripada Zakir Naik

Calon wakil gubernur nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat angkat bicara terkait pernyataan cendekiawan muslim asal India, Zakir Naik, yang menyesalkan adanya pemisahan antara agama dan politik.

Djarot mengatakan, bahwa dirinya lebih sependapat dengan pemahaman dakwah yang disampaikan oleh Wali Songo yang menghargai perbedaan.

“Zakir Naik kan bukan ulama dari Indonesia. Kami lebih cocok dengan ulama dari Nusantara, seperti dakwah yang disampaikan oleh Wali Songo bahwa Indonesia diciptakan Tuhan sebagai negara heterogen. Kitaini menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Djarot saat ditemui di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, JakartaSelatan, Rabu (5/4/2017).

Djarot pun tak menyalahkan pendapat Zakir Naik dalam safari dakwahnya tersebut. Menurutnya, yang ingin ia perjuangkan adalah politik Islam dan bukan Islam yang dijadikan alat politik.

“Kita semua diwajibkan untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Kita dituntut untuk bisa memberikan rahmat bagi seluruh alam. Kita harus berjuang dan berjihad melawan kemiskinan dan kebodohan. Itulah politik Islam, bukan Islam yang dijadikan politik atau Islam politik,” bebernya.

Menurutnya, politik Islam itu telah dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw saat membangun Madinah melalui piagam Madinah.

“Yakni membangun masyarakat Madinah yang beradab, masyarakat yang saling menghormati. Kita lebih cocok dengan Islam yang ajaran Wali Songo,” pungkas Djarot.

Diketahui, dalam rangkaian safari dakwahnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Zakir Naik menegaskan Islam dengan politik merupakan bagian tak terpisahkan. Dia menyayangkan banyak politisi muslim yang membedakan urusan politik dengan agama karena takut kehilangan jabatan. (Kricom)

MENOLAK LUPA !!! 3 Korupsi Ini Lebih Fantastis dari Kasus E-KTP,TERMASUK BLBI ?

Kasus e-KTP mengejutkan publik. Banyak nama terkenal yang disebut selama penyidikan dan persidangan. Jumlah uang yang mengalir pun tak sedikit. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga negara rugi Rp 2,3 triliun.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, KPK akan mengungkap 70 orang yang turut dalam megakorupsi ini.

Ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dua di antaranya sudah menjadi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mereka adalah dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, yakni Irman dan Sugiharto.

Sidang kasus e-KTP ini tidak semulus harapan sebagian orang. Terlebih dengan adanya pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh saksi Miryam S Haryani dalam sidang kasus ini. Politikus Hanura tersebut mengaku mencabut BAP karena dia mendapat tekanan saat memberikan keterangan di KPK.

Ada pula politikus yang mengaku menerima uang hampir Rp 1 miliar. Dia adalah mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah. Dia mengaku sempat terima uang dari Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terkait kasus e-KTP. Total uang yang dia terima sebesar Rp 987 juta. Uang itu sudah dikembalikannya ke KPK.

Selain Jafar, ada 13 orang lainnya yang telah mengembalikan uang hasil korupsi e-KTP. Namun, KPK masih merahasiakannya.

Menurut catatan Liputan6.com, masih ada sejumlah korupsi yang lebih besar dari kasus e-KTP. Berikut ini tiga di antaranya:

1. Kasus BLBI

Kasus BLBI belum tuntas, dalam artian, koruptor dalam perkara tersebut masih melakukan perlawanan. Beberapa di antaranya buron. Mereka biasanya kabur ke luar negeri dengan alasan harus berobat.

Saking lamanya kabur, seorang terpidana seumur hidup kasus BLBI meninggal dunia di Australia, 26 Januari 2003.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2000, BLBI merugikan negara Rp 138,442 triliun. Padahal, jumlah dana yang disalurkan Rp 144,536 triliun.

Kasus BLBI sendiri bermula saat krisis moneter 1997-1998. Sejumlah bank mendapat suntikan dana dari pemerintah.

Kredit BLBI itu diberikan kepada 48 bank. Sebanyak 18 di antaranya merupakan bank beku kegiatan usaha, 15 bank dalam likuidasi, 10 bank beku operasi, dan 5 bank take over.

2. Kasus Kondensat

Pengusutan kasus korupsi dan pencucian uang dalam penjualan kondensat yang melibatkan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) dan SKK Migas pada 2009 telah berjalan hampir dua tahun.

Namun, kasus ini belum juga naik ke tahap penuntutan. Bahkan sejak kasus tersebut terkuak pada Mei 2015, Kepala Bareskrim sudah mengalami pergantian tiga kali, yakni dari Komjen Budi Waseso, Komjen (Purn) Anang Iskandar, terakhir Komjen Ari Dono.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan perhitungan perkiraan kerugian negara (PKN) kasus ini sebesar 2,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 35 triliun. Namun, ada dugaan kerugian negara bertambah. Oleh karena itu, pada akhir tahun lalu, PKN kasus tersebut diaudit kembali.

Pada Selasa, 29 Maret 2016 berkas kasus ini sudah diserahkan tahap pertama ke Kejaksaan Agung. Namun, dikembalikan dengan disertai petunjuk jaksa untuk dipenuhi penyidik Bareskrim.

Berkas yang diserahkan ke Kejagung tersebut adalah berkas ketiga tersangka, yakni mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, dan mantan Dirut TPPI Honggo Wendratno.

Dari tiga tersangka itu, dua tersangka, yakni Raden Priyono dan Djoko Harsono, sempat ditahan di Bareskrim. Namun akhirnya penahanan keduanya ditangguhkan dengan alasan sakit.

Sedangkan Honggo masih berada di Singapura usai menjalani operasi jantung pada 2015. Pihak Bareskrim telah mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO) bagi Honggo.

Hingga saat ini, belum ada perkembangan terkait kasus tersebut.

3. Kasus Century

berawal dari kepanikan atau rush nasabahnya, sehingga melakukan penarikan dana besar-besaran pada 13 November 2008. Pada 20 November 2008 Bank Indonesia (BI) menyatakan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Pada 2013, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan kepada KPK Laporan Hasil Perhitungan (LHP) kerugian negara atas kasus pemberian FPJP kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik tersebut. Terkuak, ternyata uang negara yang "ditilep" mencapai Rp 7,4 triliun.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan terdapat penyimpangan yang dilakukan pihak-pihak terkait," kata Ketua BPK, Hadi Poernomo, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 23 Desember 2013.

Menurut dia, pertama ditemukan kerugian negara akibat pemberian FPJP dari BI kepada Bank Century sebanyak Rp 689,39 miliar. Nilai tersebut merupakan penyaluran FPJP pada 14, 17, dan 18 November 2008.

Kedua, penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 6,76 triliun. Nilai tersebut merupakan keseluruhan penyaluran Penyertaan Modal Sementara (bail out) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Itu terhitung selama periode 24 November 2008 sampai 24 Juli 2009," ujar Hadi. Sehingga jika dijumlahkan, total kerugian negara akibat kasus tersebut mencapai Rp 7,449,39 triliun.

Pemeriksaan LHP kerugian negara itu dilaksanakan berdasarkan surat permintaan KPK pada 15 April 2013 lalu. Selanjutnya, setelah dilakukan koordinasi antara BPK dan KPK pada 18 Oktober 2013, BPK menerbitkan surat tugas pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian negara.

"BPK pun telah menyelesaikan perhitungan kerugian negara dalam kasus ini pada 20 Desember 2013," ujar Hadi.

Beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini belum bisa ditangkap alias buron. Dua buron kasus Century di antaranya malah melakukan perlawanan di forum arbitrase International Centre for Settlement Investment Disputes (ICSID). Keduanya adalah Hesham Al-Warraq dan Rafat Ali Rizvi.

WASPADA !!! SKENARIO BARU : KAPOLDA TANDATANGANI SURAT PENUNDAAN SIDANG TUNTUTAN AHOK.

Beredar surat dari Polda Metro Jaya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang meminta sidang tuntutan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus penodaan agama ditunda.

Surat yang beredar di kalangan wartawan itu tertanggal 4 April 2017. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Kapolri, Irwasum Polri, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Isi surat yang ditandatangani Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi M Iriawan itu menyebutkan, alasan permintaan penundaan sidang tuntutan Ahok lantaran berkaitan dengan faktor keamanan dan ketertiban Ibu Kota karena berdekatan dengan hari pencoblosan Pilkada DKI putaran kedua pada 19 April 2017.

Menanggapi hal itu, Humas PN Jakarta Utara Hasoloan Sianturi mengaku belum mendapatkan kabar soal surat tersebut.

Kata Hasoloan, sejauh ini sidang dengan agenda tuntutan perkara yang menyangkut surat Al-Maidah ayat 51 itu masih akan digelar pada 11 April 2017 mendatang, sesuai dengan ketetapan Majelis Hakim pada persidangan ke-17 yang digelar Selasa, (4/4/2017) lalu.‎

“Artinya itu surat dari polda, saya belum lihat memang, tapi artinya ada permintaan begitu ya? Sampai saat ini agenda yang tuntutan itu masih tanggal 11 April, setelah apa yang ditetapkan majelis pada sidang kemarin, itu masih pegangan kita,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (6/4/2017).

Sementara itu, pihak Polda Metro Jaya sendiri belum bisa memberikan konfirmasi. Sedangkan Kejati DKI Jakarta membenarkan perihal surat itu.

“Sudah diterima pada 5 April,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Waluyo.

Berikut petikan yang dimaksud dalam surat yang beredar di kalangan wartawan;

– Mengingat semakin rawannya situasi keamanan di DKI Jakarta, maka demi kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta akan dilaksanakan pengamanan tahap pemungutan suara pemilukada DKI Jakarta putaran II, dimana perkuatan pasukan Polri dan TNI akan dikerahkan semua, maka disarankan kepada Ketua agar Sidang dengan Agenda Tuntutan Perkara Dugaan Penistaan Agama dengan Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk ditunda setelah tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Putaran II.

– Berkaitan dengan hal tersebut diinformasikan bahwa proses hukum terhadap terlapor Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, baik pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik Polri, ditunda pelaksanaannya setelah tahap tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Putaran II.(yn/Ts)‎

http://www.pilarbangsa.com/beredar-surat-polda-metro-minta-pn-jakut-tunda-sidang-tuntutan-ahok/

HEBAT !!! Rapat Paripurna, RUHUT SITOMPUL Resmi DiPECAT dari Anggota DPR.Siapa yang Mengganti ?

Rapat paripurna DPR menetapkan pergantian antar waktu (PAW) terhadap dua anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Mereka adalah Ruhut Sitompul dan Ambar Tjahyono.

Ruhut Sitompul digantikan oleh Abdul Wahab Dalimunte. Sementara, Ambar Tjahyono digantikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Roy Suryo.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan di Gedung Nusantara, Gedung DPR, Kamis (5/4/2017). Ruhut dicopot Partai Demokrat dari anggota DPR karena sikap politiknya tidak sejalan dengan kebijakan partai. 

Sementara Ambar Tjahyono dicopot Partai Demokrat dari posisinya sebagai anggota DPR karena ada persoalan dengan internal partai. Namun, Ambar Tjahyono melalui kuasa hukumnya melakukan gugatan atas PAW tersebut. 

Gatot Nurmantyo MARAH !!! : Kalau tak Waspada Kita Bisa Diusir dari Negara Ini.Mari BANGKIT !!!

 Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan penyebab konflik dan perang kini bergeser bukan lagi akibat perbedaan agama, suku dan bahasa, melainkan untuk memperebutkan energi sebuah negara oleh negara lain.

“Semua konflik melanda negara-negara penghasil minyak, yang terakhir terjadi di Suriah dan Ukraina. Sekarang, 70 persen konflik karena energi, dan nanti akan berubah ke tujuannya merebut pangan dan air yang konfliknya bergeser ke negara ekuator,” katanya saat memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru, Rabu.

Menurut dia, negara-negara ekuator yang menjadi ancaman konflik berlokasi di Asia Tenggara, Afrika Tengah dan Amerika Latin. Indonesia tidak luput menjadi sasaran karena kekayaan alam dan jumlah populasi penduduknya.

“Kalau tidak waspada, kita bisa diusir dari negeri ini. Seperti Indian di Amerika dan Aborigin di Australia,” kata Panglima TNI.

Panglima TNI mengingatkan, ancaman tersebut bisa dikalahkan selama rakyat dan generasi muda Indonesia berpegang teguh pada Pancasila untuk menjaga kebhinekaan NKRI.

Tokoh pendiri Indonesia menempatkan lima sila Pancasila yang mengandung makna mendalam tentang ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi musyawarah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Republik Indonesia bukan milik satu golongan, adat, dan agama. Islam adalah satu napas dengan ke-Indonesiaan dan kemanusiaan, tanpa membedakan suku,” kata Panglima TNI.

Sumber : Antara

MAKIN RUNYAM !!! "Mahkamah Internasional Proses Laporan Tertuduh Makar, Dunia Bakal Kecam REZIM JOKOWI"

Ada kekhawatiran dari pihak Polri jika Mahkamah Internasional memproses laporan para tertuduh makar baik yang ditangkap jelang Aksi Bela Islam 212 maupun Aksi 313. 

Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muhammad Huda kepada intelijen (05/04). "Kepolisian kemungkinan besar akan kalah di pengadilan internasional. Kepolisian RI bakal dinilai keliru menerapkan pasal-pasal tindakan makar,” kata Muhammad Huda.

Menurut Huda, jika Polri kalah di Mahkamah Internasional, akan memperburuk citra Pemerintahan Joko Widodo di mata internasional. "Dunia internasional akan mengecam Rezim Jokowi yang represif. Kepolisian juga akan dinilai telah diperalat kekuasaan," papar Huda. 

Huda menilai, para aktivis tertuduh makar mengajukan polisi ke pengadilan internasional karena merasa sudah tidak ada lagi keadilan di dalam negeri. "Kasus Iwan Bopeng maupun segala yang berurusan dengan Ahok, kebanyakan tidak ada tindak lanjutnya, dan terkesan dibela kepolisian," pungkas Huda. 

Menanggapi rencana Sri Bintang Pamungkas yang akan melaporkan kepolisian ke Mahkamah Internasional, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul, meminta para pengacara tertuduh makar mengajukan praperadilan terlebih dahulu.

"Saya sudah bicara dengan beberapa, kalau melakukan gugatan ke Mahkamah Internasional silakan saja. Tapi kita patut sadari, kita ini negara hukum di mana warga negaranya juga diatur secara hukum. Ada baiknya bahwa pelaporan itu harusnya diuji melalui praperadilan bukan ke Mahkamah Intersional," ucap  Martinus di Mabes Polri (03/04). [ito]

AMIEN RAIS : Lengserkan Jokowi itu Mudah. Semudah Saya Ketika Lengserkan Soeharto.GAMPANG BANGET !!?

Mantan Ketua MPR Amien Rais kembali melontarkan kritiknya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait sikap Jokowi yang terkesan tidak serius menindaklanjuti laporan masyarakat atas kasus  penistaan agama terhadap agama Islam yang dilakukan oleh Gubernur Petahana DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Lambatnya proses penanganan hukum oleh aparat kepolisian terhadap Gubernur Non Aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam dugaan kasus penistaan agama, membuat Amien Rais Geram.

Amien Rais meminta kepada penegak hukum untuk memproses Ahok secara adil tanpa tebang pilih. Amien Rais pun mengimbau kepada pemerintah khususnya penegak hukum untuk tidak bermain-main dengan kasus yang melibatkan agama.

Amien Rais menilai bila hal itu dilakukan maka akan menimbulkan keresahan dan kemarahan masyarakat khususnya umat Muslim. Presiden Jokowi juga mengomentari tudingan bahwa dirinya lamban dalam melakukan komunikasi dengan organisasi Islam, sehingga demo besar tetap berlangsung.

Amien Rais mengaku muak karena Presiden telihat begitu ‘gamang’ dalam menanggapi kasus tersebut, padahal menurutnya kasus penistaan agama ini bukanlah kasus yang kecil, ini kasus semua umat Islam, kalau dajjal penista agama itu tidak dipenjara, saya akan lengserkan jokowi,tegasnya.

Karenanya, Amien Rais mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak main-main karena masyarakat akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

Dia yakin bahwa Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pantas mendapatkan proses hukum yang layak seperti apa yang telah diperbuat.

“Aku akan kawal Kasus Penistaan Agama ini. Silahkan saja kalau Presiden mau melindungi Ahok, jika ingin dua duanya lengser. Lengserkan Jokowi itu mudah, semudah saya ketika lengserkan Soeharto dulu,” katanya.

Cuitan Amien Rais mendapatkan respon oleh netizen,

@andi-ingat anak-istri cucumu pak udah tua dh bauk tanah lagi masih bisa teriak-teriak

@widhi-astafirulahh,,, gak boleh ngomong gtu pak, itu sma sja bapk meyebut diri sindiri

@natshya- dari dulu mlut bpak ini koc kotoran smua yang dikeluarinn yah

http://www.pustakanews.com/2017/04/amien-lengserkan-jokowi-itu-mudah.html

BIKIN MERINDING !!! 2 Kontainer Memuat Jutaan Brosur Kampanye Hitam Anies-Sandi, Fahira: Ini Pilkada DKI Paling Brutal

Keprihatinan luar biasa muncul dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris. Menurutnya, kondisi Pilkada DKI Jakarta putaran kedua belum pernah dia temui sepanjang hidupnya. Sampai-sampai ada jutaan brosur kampanye hitam kepada Anies-Sandi dalam dua kontainer.

"Sepanjang saya ikut Pemilu atau Pilkada, Pilkada DKI putaran kedua ini paling brutal. Jika polisi tidak mampu mengungkap otak dibalik semua kampanye hitam ini, demokrasi kita sudah lampu merah," ujarnya, Rabu (5/4).

Fahira mengungkap ditemukannya dua kontainer berisi jutaan brosur kampanye hitam yang memfitnah Anies-Sandi di sebuah rumah di Jakarta Barat.

Kata dia, hal tersebut menjadi bukti, gerakan ini didanai dan terorganisir dengan baik. Sehingga, seharusnya bukan menjadi hal yang sulit bagi polisi untuk segera mengungkapnya.

Fahira kemudian memaparkan bukti-bukti lain bahwa pilkada ini menjadi yang paling brutal. Mulai dari indikasi politik uang, intimidasi, aksi premanisme, dan yang paling memperihatinkan begitu marajalelanya kampanye hitam berisi fitnah yang kesemuanya itu merupakan pidana pemilu.

Fahira mengungkapkan, gerakan kampanye hitam yang menghantam Anies-Sandi sangat terstruktur, sistematis, masif dengan disokong pendanaan yang besar. [wjd]

SKAK MAT !!! Mantan Ketum Golkar Aburizal Bakrie dan Sutrisno Bachir Dukung Anies-Sandi

Dukungan untuk pasangan Anies-Sandi terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari dua mantan ketua umum partai, Aburizal Bakrie dan Soetrisno Bachir.

Aburizal merupakan mantan ketua umum Partai Golkar. Sedangkan Soetrisno adalah mantan ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Dukungan tersebut dinyatakan pada acara silaturahmi senior Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) golf club dan di Senayan National Golf Club, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2017) malam, yang juga dihadiri calon wakil gubernur DKI Sandiaga Uno.

"Ini saudara kita ini (Sandiaga Uno) pemimpin kita. Kita doakan Sandi bisa berhasil bersama pasangannya," kata Aburizal di lokasi.‎

"Ajak keluarga, anak istri kita, tetangga, karyawan kita pilih Sandi," kata Soetrisno menambahkan.

Menanggapi dukungan para seniornya di HIPMI itu Sandi pun menyampaikan terima kasih.

"Saya berterimakasih kepada para senior yang telah memberikan dukungan. Saya membebaskan kepada teman-teman (HIPMI) bagaimana mereka mendukung," ujar Sandi disambut tepuk tangan hadirin.‎

Di hadapan para pengusaha itu, Sandi juga menyinggung soal ketimpangan sosial yang begitu tajam di Ibu Kota Negara, DKI.‎

"Kita hadir dalam kemewahan, sementara saudara kita masih merasakan kemiskinan pola pejuang pengusaha. Makanya saya buat program OK OCE yang saya dapat di HIPMI. Saya merasakan HIPMI brotherhood," tutupnya. [tsc]